Sejarah Topdam

BAB  I

PENDAHULUAN

        Sejarah Pemetaan dan Pengukuran Indonesia  dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1809 waktu dibawah pemerintahan Gubernur Jendral Daenfels. Dengan demikian sejarah pemetaan Topografi menceritakan informasi awal mula pemetaan  dimulai pada tahun 1849 yang meliputi sebagian daerah Jawa dengan kedar 1:50.000 yang dilakukan oleh Topografisch Bureau.

            Hakekatnya sejarah ini dibuat untuk memberikan sekilas uraian tentang awal mula berdirinya Topografi TNI-AD dan gambaran sebagian latar belakang peristiwa pemetaan di jaman sebelum Indonesia merdeka saat masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang sampai dengan sekarang.

            Sejarah pemetaan Topografi TNI-AD Kodam IX/Udayana juga  memberikan gambaran bagaimana awal mula pemetaan dan pengukuran Topografi  pada masa penjajahan Jepang sampai dengan sekarang sehingga pemetaan Topografi berguna bagi kepentingan Militer dan kepentingan pembangunan di daerah Kodam IX/Udayana dan kedaulatan negara pada umumnya.

BAB II

SEKITAR PEMBENTUKAN

1.         Latar Belakang Pembentukan.

Sejarah Topografi pada masa penjajahan  Belanda.

Untuk mengisi kebutuhan dalam Organisasi Biro Zeni dalam   gerakan-gerakan Militer maka pada tahun 1809 diangkatlah para juru ukur dan diambil sumpahnya. Semua pejabat Militer dan sipil mendapat instruksi untuk mengadakan pengukuran dan pemetaan, terutama pada Perwira Zeni diberi tugas pengukuran dan waterpassing dengan memakai peta-peta laut yang terbaik sebagai dasar.

Setelah perang Diponegoro tahun 1830 timbul kebutuhan yang meningkat akan kebutuhan Geografi dan Topografi untuk pembuatan Peta pertahanan Pulau Jawa.

Pada tahun 1839 sampai dengan tahun 1848 dibuatlah tugu-tugu Triangulasi di Indonesia oleh Junghuhn, yang dijadikan dasar untuk pengukuran pemetaan di Pulau Jawa. Dari hasil pengukuran tersebut Junghuhn dapat membuat tiga peta sekala 1:177 s/d 750,2, 1:350.000 dan tiga peta sekala 1:1.000.000. Peta-peta tersebut tidak pernah dicetak, karena disusul oleh peta-peta buatan Vander Welde tahun 1845 sekala 1:70.000. dan buatan Leclerq tahun 1850 sekala 1:100.000.

             Pemetaan Topografi pertama kali dimulai didaerah Residensi Batavia pada tahun 1849 s.d. 1853. Pengukurannya dengan sekala 1:10.000. dan kemudian diperkecil penggambarannya dalam sekala 1:50.000. dilakukan oleh Topografisch Bureau bagian dari Corps Genie..Pemetaan diperluas sampai ke Karesidenan Cirebon, pemetaan tersebut bukan hanya untuk kepentingan Militer,namun juga untuk kepentingan Jawatan Sipil. Maka sejak tahun 1853 diputuskan bahwa pemetaan Topografi daerah Cirebon dianggap sebagai dasar berdirinya Militaire Verkenningen (Penyuluhan Militer).

            Sejarah Topografi pada masa penjajahan Jepang.

Pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang telah mendarat di Kalimantan dan Sulawesi dan pada tanggal 1 Maret 1942 melancarkan serangan ke P.Jawa yang merupakan tempat inti pertahanan dan kekuatan Hindia Belanda pada masa itu dan disusul dengan menyerahnya Pemerintahan Hindia Belanda tanpa syarat kepada bala tentara Jepang pada tanggal 12 Januari 1942, secara umum tentara Jepang berhasil mengusir kekuatan sekutu dari wilayah Indonesia. Dengan demikian kekuatan Hindia Belanda di Indonesia beralih ke tangan tentara pendudukan Jepang.

Topografisch Dienst KNIL yang kantor pusat dan perlengkapannya berada di Jakarta, pada waktu mobilisasi Perang Dunia ke II dipindah ke Bandung dan ditempatkan digedung sekolah Van Deventer jalan Van Deventer Nomor 8-10-12 dan digedung ELS, untuk Biro Fotogrametri di jalan Sumatra Bandung (sekarang SMPN).

Sedangkan di Bandung sendiri telah ada cabang Topografi di jalan Bangka Nomor 2 Bandung. Kemudian Gedung dan Kegiatan/pekerjaan yang dilakukan oleh bagian Triangulasi yang dipimpin oleh Bapak Ir.Sutomo Wongsotjitro pada masa itu yaitu meliputi :

Meneruskan menghitung Titik Triangulasi jenis T (Tersier) dari daerah luar Jawa dan memasukkan Koordinat-koordinatnya dalam daftar. Menggambar peta-peta Triangulasi.

   Mengukur ulang titik-titik T yang dianggap tidak teliti didaerah Priangan Selatan dan Malang Selatan.

Menghitung tinggi panjang waterpas yang diukur danmenghitung kembali titik T yang diukur ulang.

Pada saat itu Ir.Soetomo Wongsotjitro adalah merupakan satu-satunya putra Bangsa Indonesia yang menjadi pegawai tinggi bekerja pada Sokuryo Kyoku dan kemudian diadakan pendidikan Topografi yang siswanya diambil dari lulusan SD dan SMP. Yang dididik 12 orang siswa untuk tingkat menengah atas dan 12 orang siswa untuk tingkat Menengah Pertama.

2.         Pemrakarsa.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemerintah Nomor   12 tanggal 25 Pebruari tahun 1864, semua pengukuran Topografis yang semula dikerjakan oleh Genie diletakan dibawah Chef van het Topografisch Bereau en de Militaire Verkenningan (Kepala Biro Topografi dan Penyuluhan Militer).

Pada tahun 1873 dikeluarkan Surat Keputusan Pemerintah Nomor 74 tanggal 16 Agustus 1873 tentang dibentuknya Staf Umum Angkatan Darat,dibawah Generale Staf tersebut diletakan Biro Topografi dan penyuluhan Militer beserta unsur-unsurnya.

Kemudian pada tahun 1874 dikeluarkan Surat Keputusan Pemerintah Nomor 2 tanggal 7 April 1874 tentang perubahan nama dari Biro Topografi dan Penyuluhan Militer menjadi Dinas Topografi (Topografisch Dienst) langsung berada dibawah Departemen van Oorlog, sebagai pengawas umum dan pimpinan ditunjuk Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Direktur Zeni sebagai pejabat lama.

             Dinas Topografi pada zaman Belanda telah banyak mengalami perkembangan dan perubahan baik dalam bidang teknis maupun personel diantaranya adalah

Pada masa periode tahun 1888 sampai dengan tahun 1897 telah terjadi :

Penyempurnaan teknik pengukuran dan    pemetaan.

Penggantian proyeksi Bonne dengan proyeksi   Polieder.

           Penyelenggaraan pendidikan Topografi bagi bangsa   Indonesia.

   Didirikannya Brigade Pendidikan sebagai dasar pendidikan   terpusat bagi pegawai Topografi.

Pada tahun 1905 pekerjaan pengukuran untuk Pajak   Bumi diambil alih oleh Dinas Topografi dari Dinas Kadaster.

Pada tahun 1906 dibentuk Permanente Council van de Kaarterings en opnemings werkzaamheden yang mengawasi secara terpusat pekerjaan pengukuran dan pemetaan.

Pada tahun 1907 Topografisch Dienst berdiri sendiri yang berkantor pusat di jalan Gunung Sahari No 90 Batavia (Jakarta sekarang).

Pada tahun 1922 dibentuk bagian Kartografi yang dipimpin oleh seorang Geograf. Dengan adanya bagian tersebut, maka penyusunan peta-peta schets (bagan) dan peta-peta ikhtisar berdasarkan bahan-bahan keterangan dari berbagai sumber dapat dilakukan secara ilmiah dan sistimatis.

Pada tahun 1930 telah dikeluarkan Surat Keputusan Pemerintah Nomor 43 tanggal 22 Juli 1930 tentang bagian Reproduksi diperkenankan untuk mencetak bahan-bahan lain selain peta.

Pada tahun 1937 telah didirikan Brigade Fotogrametri yang resmi dimasukkan dalam Dinas Topografi.

Pada tahun 1942 berakhirlah masa penjajahan Belanda di wilayah Republik Indonesia,maka secara menyeluruh Dinas Topografi pada masa itu telah lengkap dan efektif, namun tidak seorangpun putra Bangsa Indonesia yang diberi kesempatan maju untuk menduduki tempat ataupun jabatan yang lebih tinggi dari mantri ukur kepala.

Kegiatan/pekerjaan yang dilakukan oleh bagian Triangulasi yang dipimpin oleh Bapak Ir.Sutomo Wongsotjitro pada masa itu yaitu meliputi :

Meneruskan menghitung Titik Triangulasi jenis T (Tersier) dari daerah luar Jawa dan memasukkan Koordinat-koordinatnya dalam daftar.Menggambar peta-peta Triangulasi.Mengukur ulang titik-titik T yang dianggap tidak teliti   didaerah Priangan Selatan dan Malang Selatan.

  Menghitung tinggi panjang waterpas yang diukur  danmenghitung kembali titik T yang diukur ulang.

Pada saat itu Ir.Soetomo Wongsotjitro adalah merupakan satu-satunya putra Bangsa Indonesia yang menjadi pegawai tinggi bekerja pada Sokuryo Kyoku dan kemudian diadakan pendidikan Topografi yang siswanya diambil dari lulusan SD dan SMP. Yang dididik 12 orang siswa untuk tingkat menengah atas dan 12 orang siswa untuk tingkat Menengah Pertama.

3.         Proses Pembentukan.

            Pada masa Penjajahan Belanda.

             Pada abad ke 18 masa pemerintahan Jendral Dandels untuk yang pertama kalinya dilaksanakan pengukuran di Pulau Jawa. Kemudian pada abad ke 19 Junghunh merupakan orang yang pertama kali membuat Tugu Triangulasi di wilayah Indonesia dari tahun 1829 sampai dengan tahun 1848,yang dijadikan sebagai dasar pengukuran dan pemetaan di Pulau Jawa. Kegiatan tersebut berlangsung hingga dilaksanakannya pengukuran dan pemetaan detail daerah Batavia (Jakarta) dan Buitenzong (Bogor).

            Pemerintah Hindia Belanda membentuk Biro Topografi sendiri,maka dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 25 Pebruari 1864 Nomor 12, semua pengukuran dan pemetaan Topografi yang semula dikerjakan oleh Top Bereau Corp Genie berubah menjadi dibawah Chef Van Het Topografiach Bereau en de Militaire Verkeningen(Kepala Biro Topografi dan Penyuluhan Militer). Perubahan yang paling mendasar adalah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemerintah Nomor 74 tanggal 16 Agustus 1873 tentang pembentukan Staf Umum Angkatan Darat yang membawahi Biro Topografi dan penyuluhan Militer (Topografisch Bereau en de Militaire Verkenningan). Tugas pokok Biro Topografi ini adalah menjaga kelestarian peta Topografi dengan jalan mengadakan pengukuran untuk pembaharuan peta pada jangka waktu tertentu dan juga melaksanakan pengukuran tanah milik pribumi/asing untuk kepentingan inventarisasi tanah dan perpajakan.

            Badan tersebut berubah lagi menjadi Dinas Topografi (Topografische Dients) dibawah departemen van oorlog KNIL dengan Surat Keputusan pemerintah Nomor 2 tanggal 7 April 1874, dengan kantor pusat berkedudukan di jalan Gunung Sahari Nomor 90 Batavia (Jakarta). Dalam kurun waktu tahun 1874 sampai dengan tahun 1937, Dinas Topografi mulai dilengkapi dengan

bagian Kartografi th 1922, bagian Reproduksi th 1937 menjadi satu atap dalam dinas Topografi Angkatan Darat.

                        Sampai berakhirnya masa penjajahan Belanda tahun 1942, maka secara menyeluruh Dinas Topografi pada masa itu telah lengkap dan efektif,tetapi tidak seorangpun putra Indonesia yang diberi kesempatan untuk menduduki tempat

           ataupun jabatan yang lebih tinggi dari Mantri Ukur Kepala. Setelah Belanda diduduki Jerman,maka pemerintah Hindia Belanda mendidik putra putri Indonesia menjadi Sersan Topografi diantaranya Sersan Soenaryo,Sersan Soetikno dan Sersan Soeradi.

                        Dinas Topografi Denpasar sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki pada waktu itu melaksanakan pengukuran Pajak Hasil Bumi (PHB) terbatas pada bidang pengukurannya saja, sedang administrasinya tetap dibawah Dinas Pajak Hasil Bumi. Pengukuran tersebut dilaksanakan di Pulau Bali dan Pulau Lombok. Pejabat Kepala Dinas Topografi Denpasar antara lain Dertisch dan Smith warga negara Belanda.

                         Pada masa Penjajahan Jepang.  Pada bulan Juli tahun 1942 Jepang berhasil mengusir kekuatan sekutu dari bumi Indonesia, dengan demikian seluruh kekuatan Hindia Belanda beralih ketangan pendudukan Jepang termasuk Dinas Topografi Angkatan Darat. Jepang memindahkan kantor pusat Dinas Topografi ke Bandung dan namanya diganti menjadi Sokuryo Kyoku yang berarti Kantor Pengukuran. Untuk kepentingan Militer, Kantor Pengukuran Denpasar pada masa pendudukan Jepang melakukan kegiatan pembuatan peta Topografi dengan cara menyalin

           atau mengkopilasi peta-peta Minutplan hasil pengukuran Pajak Hasil Bumi. Pejabat Kepala pada waktu ialah I Gusti Ketut Regug

            Periode Revolusi Fisik (1945 s.d. 1950). Pada masa awal Kemerdekaan RI usaha penguasaan instansi-instansi sipil dan Militer dari tangan Jepang dilakukan oleh para pejuang secara serentak ataupun satu demi satu. Kantor Pengukuran Pusat di Bandungpun tidak luput dari usaha ini dimana pada tanggal 28 September 1945 sekelompok  pegawai dan para pemuda Topografi berusaha merebut dan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang, sehingga secara de facto lahirlah Jawatan Topografi Indonesia pertama di Bumi Parahiyangan.

            Pada periode revolusi fisik di Indonesia terdapat dua daerah kekuasaan, yaitu daerah kekuasaan RI dan daerah kekuasaan Belanda, pemerintah RI sendiri mempunyai Jawatan Topografi RI dibawah Departemen Kehakiman RI. Sedangkan Belanda mempunyai Topografische Dienst KNIL yang mencakup sebagian besar Negara Indonesia Timur, termasuk Bali dan Nusa Tenggara. Pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1949 Dinas Topografi KNIL Denpasar terlibat

dalam pengukuran Pajak Hasil Bumi daerah-daerah Swapraja Bangli,Klungkung dan Karangasem di Bali.

                        Kemudian Pihak Pemerintah Republik Indonesia mengalihkan Jawatan Topografi dari Departemen Kehakiman ke dalam lingkungan Departemen Pertahanan dengan Ketetapan Pemerintah RI Nomor:8/AD/1946 tanggal 26 April 1946 yang sampai dengan saat ini dijadikan sebagai HariJadi Corps Topografi TNI-AD Jawatan Topografi, terhitung mulai tanggal 1 Mei 1946 dipimpin oleh seorang Ir.Soetomo Wongsotjitro sebagai Inspektur dengan pangkat Mayor TNI-AD.

4.         Kondisi Awal.

                                     Periode tahun 1950 sampai dengan tahun 1965.  Setelah kedaulatan atas bekas jajahan Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1949, maka dilakukanlah penggabungan Topografiche Dients KNIL kedalam Inspektorat Topografi Republik Indonesia menjadi badan baru yang bernama Jawatan Topografi Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya badan tersebut menjadi Jawatan Topografi Angkatan Darat (Jantopad).

              Pada bulan Mei dan juni 1950 secara hampir serempak dilakukan penyerahan de facto dan de jure kekuasaan Topografische Dienst KNIL kepada Jawatan Topografi

           diseluruh Wilayah Republik Indonesia diantaranya termasuk     Kantor Daerah Jawatan Topografi Denpasar sesuai dengan Perintah Kepala Jawatan Topografi, maka perwira Angkatan Darat Indonesia Serikat yang mewakili Jawatan Topografi untuk menerima penyerahan Zelfstanding Landrete Detacement van Bali en Lombok dari Kepala Bagian

           Topografische Dienst KNIL Denpasar adalah Letnan Dua Abu Bakar.

                        Jawatan Topografi Denpasar dirubah namanya menjadi wilayah Detasemen Pengukuran Terrestris Sunda kecil meliputi wilayah Bali dan Lombok hingga tahun 1953, kemudian dirubah lagi menjadi Detasemen Pengukuran Terrestris Nusa Tenggara, wilayah yang menjadi tanggung jawabnya diperluas hingga Kupang di Pulau Timor pada tahun 1969, nama Detasemen Pengukuran

             Terrestris Nusa Tenggara diganti menjadi Biro III Topografi Antar Daerah Indonesia Timur (Top Andait), Struktur Organisasinya masih sangat sederhana dengan lingkup tugas dan kegiatan yang semakin luas seperti sebagai berikut :

             Struktur Organisasi.

             Unsur Pimpinan disebut Kepala.

             Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari:

             Pengatur Ukur.

Pengatur Gambar.

             Unsur Pelayanan Pimpinan terdiri dari:

             Tata Usaha

             Urusan Dalam.

             Unsur Pelaksana terdiri dari:

             Juru Ukur.

             Juru Gambar.

             Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

Pada tahun 1950 sampai dengan 1959 melaksanakan  pengukuran Pajak Hasil Bumi.

Pada tahun 1959 sampai dengan 1965 Melaksanakan pengukuran Pajak Hasil Bumi yang volumenya makin menurun,karena adanya pemberontakan Gerakan 30 September 1965 yang dinamakan dengan G.30.S / PKI.

             Tugas Pokok Lain.

Melaksanakan pengukuran Pajak Hasil Bumi diwilayah Pulau Bali, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

                                      Melaksanakan Herzein/pembaharuan peta Topografi sekala 1:50.000 di wilayah Pulau Bali dan Pulau Lombok.

              Melaksanakan penataran bagi pegawainya dan mengirimkan beberapa pegawainya untuk mengikuti pendidikan pengukuran Topografi di Surakarta dalam rangka menghadapi peralihan tugas dari pekerjaan pengukuran Pajak Hasil Bumi ke pekerjaan pengukuran/pembuatan peta Topografi.

Materiil yang digunakan pada saat itu masih sangat  sederhana dan terbatas diantaranya yaitu:

Alat Theodolite,Water Pass,Pantograf,Planimetri,Rigit Graver,Swivel Graver,Kompas,Teropong dan alat bantu lainnya.

             Foto Kantor di Jl Hayam Wuruk Denpasar.

Th 1950 s/d 1995                  

        

                       

     BAB III

PERKEMBANGAN ORGANISASI

5.      Pimpinan.

           Para Pejabat Katopdam IX/Udayana Periode Pasca Proklamasi RI     s.d. sekarang

            1.   Letnan Dua Abu Bakar                                   ( 1950 – 1951 )

            2.   Letnan Dua Djasa                                            ( 1951 – 1952 )

3.   Letnan Dua Noto Subyanto                             ( 1952 – 1954 )

4.   Pegawai Menengah M Martowiredjo             ( 1954 – 1957 )

5.   Letnan Satu Tituler Djarkasi                            ( 1957 – 1966 )

6.   Kapten Tituler Sapar                                        ( 1966 – 1969 )

7.   Kapten Tituler Husni Tumiran                           ( 1969 – 1975 )

8.   Mayor Ctp Sidi Adianto, BA                             ( 1975 – 1979 )

9.   Letnan Kolonel Ctp Drs. Ebo Kusba                ( 1979 – 1983 )

10. Letnan Kolonel Ctp Ir. Soetrisno Hadiyono     ( 1983 – 1987 )

11. Letnan Kolonel Ctp Asyono Rianto, BA           ( 1987 – 1992 )

12. Letnan Kolonel Ctp Miftah Rozi                        ( 1992 – 1995 )

            13. Letnan Kolonel Ctp Sutrisno                             ( 1995 – 1997 )

            14. Letnan Kolonel Ctp Suhartono                          ( 1997 – 1999 )

            15. Letnan Kolonel Ctp Yayan Sulyana                  ( 1999 – 2003 )

            16. Letnan Kolonel Ctp Ir.Sunarto,MSi                  ( 2003 – 2005 )

            17. Letnan Kolonel Ctp Drs. IBP Siwagatha        ( 2005 – 2009 )

            18. Letnan Kolonel Ctp Drs. Suwarno                 ( 2009 – 2010 )        

19. Kolonel Ctp Anhar, SM                          (2010 – s/d   sekarang)